Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012

Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Hal Yang Diatur : 1. Asas, Ruang Lingkup Dan Tujuan; 2. Perencanaan Perikanan; 3. Kegiatan Dan Usaha Perikanan; 4. Pengelolaan Sumberdaya Ikan; 5. Izin Usaha Perikanan; 6. Hak, Kewajiban Dan Larangan; 7. Sarana Prasarana Perikanan; 8. Sistem Informasi Dan Data; 9. Penelitian Dan Pengembangan; 10. Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan; 11. Peran Serta, Pemberdayaan Dan Kemitraan; 12. Pengawasan Dan Pengendalian; 13. Sanksi Administrasi; 14. Ketentuan Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Peralihan; 17. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

28 Mei 2012

Tanggal Pengundangan

28 Mei 2012

Tanggal Berlaku

28 Mei 2012

Sumber

LD.2012/No.5

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM LINGKUNGAN

Halaman ini telah diakses 27 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 5 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perikanan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa perairan dan lahan pembudidayaan ikan di Kota Semarang mengandung potensi sumberdaya ikan yang tinggi, sehingga dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya dapat dimanfaatkan sebesar – besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa agar sumberdaya ikan dan lingkungannya dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan lingkungan hidup, maka perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta mengutamakan kelestarian lingkungan; c. bahwa pengelolaan sumber daya ikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan/atau pihak-pihak terkait dengan perikanan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, maka perlu adanya pengaturan tentang perikanan. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perikanan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1996; Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 17 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Hal Yang Diatur : 1. Asas, Ruang Lingkup Dan Tujuan; 2. Perencanaan Perikanan; 3. Kegiatan Dan Usaha Perikanan; 4. Pengelolaan Sumberdaya Ikan; 5. Izin Usaha Perikanan; 6. Hak, Kewajiban Dan Larangan; 7. Sarana Prasarana Perikanan; 8. Sistem Informasi Dan Data; 9. Penelitian Dan Pengembangan; 10. Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan; 11. Peran Serta, Pemberdayaan Dan Kemitraan; 12. Pengawasan Dan Pengendalian; 13. Sanksi Administrasi; 14. Ketentuan Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Peralihan; 17. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.
65 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012

Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT