Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012

Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan in mengatur pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dalam hal ini jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Retribusi; 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 4. Retribusi Terminal; 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 6. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga; 7. Wilayah Pemungutan Retribusi; 8. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; 9. Peninjauan Tarif Retribusi; 10. Tata Cara Pemungutan; 11. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran; 12. Sanksi Administratif; 13. Keberatan; 14. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi; 15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 16. Penagihan; 17. Kadaluwarsa Penagihan; 18. Penghapusan Piutang Retribusi; 19. Pemeriksaan; 20. Insentif Pemungutan; 21. Ketentuan Penyidikan; 22. Ketentuan Pidana; 23. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

15 Maret 2012

Tanggal Pengundangan

15 Maret 2012

Tanggal Berlaku

15 Maret 2012

Sumber

LD.2012/No,3

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 44 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 3 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi-jasa-usaha

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/No,3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang

ABSTRAK:

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah; b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi jasa usaha yang boleh dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 9 (sembilan) jenis yaitu retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, retribusi Tempat Pelelangan, retribusi Terminal, retribusi Tempat Khusus Parkir, retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa, retribusi Rumah Potong Hewan, retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; c. bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal, Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus Parkir Kota Semarang dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rekreasi dan Olah Raga berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku untuk jangka 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2010, maka dalam rangka memberikan landasan hukum guna memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Rekreasi dan Olah Raga maka perlu diatur mengenai retribusi jasa usaha; d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010.
Peraturan in mengatur pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dalam hal ini jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Retribusi; 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 4. Retribusi Terminal; 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 6. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga; 7. Wilayah Pemungutan Retribusi; 8. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; 9. Peninjauan Tarif Retribusi; 10. Tata Cara Pemungutan; 11. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran; 12. Sanksi Administratif; 13. Keberatan; 14. Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi; 15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 16. Penagihan; 17. Kadaluwarsa Penagihan; 18. Penghapusan Piutang Retribusi; 19. Pemeriksaan; 20. Insentif Pemungutan; 21. Ketentuan Penyidikan; 22. Ketentuan Pidana; 23. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2012.
Mencabut : a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal; c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
64 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012

Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT