Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013

Pengaturan Pasar Tradisional

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas Dan Tujuan; 3. Kriteria Dan Penggolongan Pasar; 4. Pengelolaan Pasar; 5. Hak, Kewajiban Dan Larangan; 6. Pengendalian; 7. Peran Serta Masyarakat; 8. Sanksi Administrasi; 9. Ketentuan Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

30 Oktober 2013

Tanggal Pengundangan

30 Oktober 2013

Tanggal Berlaku

30 Oktober 2013

Sumber

LD.2013/No.9

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - KOPERASI, UMKM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM DAGANG

Halaman ini telah diakses 51 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 9 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengaturan-pasar-tradisional

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/No.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengaturan Pasar Tradisional

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu sarana perekonomian melalui pasar tradisional sebagai pusat interaksi sosial; b. bahwa pasar tradisional di Kota Semarang perlu dikelola sejalan dengan perkembangan perekonomian dan dinamika sosial untuk lebih memberdayakan dan memberikan perlindungan bagi usaha kecil dan menengah sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; c. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengaturan Pasar Tradisional.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas Dan Tujuan; 3. Kriteria Dan Penggolongan Pasar; 4. Pengelolaan Pasar; 5. Hak, Kewajiban Dan Larangan; 6. Pengendalian; 7. Peran Serta Masyarakat; 8. Sanksi Administrasi; 9. Ketentuan Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2013.
Mencabut : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar
28 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013

Pengaturan Pasar Tradisional

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT