Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 1996

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Dinas Perkebunan yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perkebunan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah. Susunan organisasi Dinas Perkebunan, Tugas pokok dan tata kerja yang mewajibkan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, yang di lakukan oleh setiap sub bagian dan seksi seksi yang terkait.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Temanggung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1996

Tempat Penetapan

Temanggung

Tanggal Penetapan

09 Oktober 1996

Tanggal Pengundangan

27 September 1997

Tanggal Berlaku

25 Agustus 1997

Sumber

LD Tahun 1997 No. 10

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Temanggung

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 101 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA kab. No 5 Tahun 1996 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBENTUKAN-ORGANISASI-TATA-KERJA-DINAS-PERKEBUNAN-KABUPATEN-DAERAH
1996
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Tahun 1997 No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
ABSTRAK:	bahwa dalam menin gkatkan dan memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II dan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Perkebunan kepada daerah Tingkat II, maka dipandang perlu membentuk Dinas Daerah yang akan menangani. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Din as Perkebunan Daerah Jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober 1994 Nomor 061 /34578, Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ditetapkan polaminimal. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975; Peraluran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992; Kepulusan Menleri Pertanian Nomor 560/Kpts/T210/8 Tahun 1990; Keputusan Menteri Dal am Negeri Nomor 39 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dal am Negeri Nomor 7 Tahun 1994; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 127/361 -1993 Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Dinas Perkebunan yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perkebunan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah. Susunan organisasi Dinas Perkebunan, Tugas pokok dan tata kerja yang mewajibkan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, yang di lakukan oleh setiap sub bagian dan seksi seksi yang terkait.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1997. 14 hlm beserta penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521