Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013

Kawasan Tanpa Rokok

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup; 3. Hak Dan Kewajiban; 4. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok; 5. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; 6. Pengendalian Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; 7. Pembinaan Dan Pelaporan; 8. Peran Serta Masyarakat; 9. Sanksi Administratif; 10. Penyidikan; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

30 Mei 2013

Tanggal Pengundangan

30 Mei 2013

Tanggal Berlaku

30 Mei 2013

Sumber

LD.2013/No.3

Subjek

KESEHATAN - LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM LINGKUNGAN

Halaman ini telah diakses 85 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 3 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kawasan-tanpa-rokok

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup sehat; b. bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok orang lain; c. bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 ayat (2) mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009.
Peraturan ini mengatur ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup; 3. Hak Dan Kewajiban; 4. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok; 5. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; 6. Pengendalian Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; 7. Pembinaan Dan Pelaporan; 8. Peran Serta Masyarakat; 9. Sanksi Administratif; 10. Penyidikan; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2013.
21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013

Kawasan Tanpa Rokok

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT