Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014

Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011- 2031

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah, yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Maksud Dan Tujuan; 3. Perencanaan Sistem Drainase; 4. Wewenang Dan Tanggung Jawab; 5. Kebijakan; 6. Pengelolaan; 7. Perizinan; 8. Sistem Informasi Drainase; 9. Pemberdayaan; 10. Pembiayaan; 11. Hak Dan Kewajiban; 12. Peran Masyarakat; 13. Larangan; 14. Koordinasi; 15. Penyelesaian Sengketa; 16. Gugatan Masyarakat Dan Organisasi; 17. Kerjasama; 18. Sanksi Administrasi; 19. Pengawasan; 20. Penyidikan; 21. Ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Peralihan; 23. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011- 2031

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

01 Januari 2014

Tanggal Pengundangan

01 Januari 2014

Tanggal Berlaku

01 Januari 2014

Sumber

LD.2014/No.7

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM LINGKUNGAN

Halaman ini telah diakses 74 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 7 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

rencana-induk-sistem-drainase

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011- 2031

ABSTRAK:

a. bahwa Kota Semarang terletak di wilayah pantai utara Jawa dengan kondisi topografi perbukitan, lembah dan pantai, dengan pertumbuhan dan perkembangan kota yang cukup dinamis mengakibatkan adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air semakin berkurang, hal ini berdampak terhadap beban pada sistem drainase; b. bahwa dalam menghadapi permasalahan drainase yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan/penurunan tanah (land subsidence), pasang air laut (rob), reklamasi pantai dan masalah persampahan yang berdampak pada kinerja sistem drainase, untuk menanggulangi permasalahan tersebut serta mengurangi banjir, genangan air dan rob di Kota Semarang, diperlukan adanya Rencana Induk Sistem Drainase yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah, yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Maksud Dan Tujuan; 3. Perencanaan Sistem Drainase; 4. Wewenang Dan Tanggung Jawab; 5. Kebijakan; 6. Pengelolaan; 7. Perizinan; 8. Sistem Informasi Drainase; 9. Pemberdayaan; 10. Pembiayaan; 11. Hak Dan Kewajiban; 12. Peran Masyarakat; 13. Larangan; 14. Koordinasi; 15. Penyelesaian Sengketa; 16. Gugatan Masyarakat Dan Organisasi; 17. Kerjasama; 18. Sanksi Administrasi; 19. Pengawasan; 20. Penyidikan; 21. Ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Peralihan; 23. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
353 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014

Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011- 2031

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT