Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014

Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk menekan, meniadakan, mengurangi, mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Tujuan Dan Sasaran Penanganan; 3. Penanganan; 4. Penanganan Pencegahan; 5. Penanganan Rehabilitasi Sosial; 6. Penanganan Lanjut Pasca Rehabilitasi Sosial; 7. Bimbingan Lanjut; 8. Eksploitasi; 9. Larangan; 10. Partisipasi Masyarakat; 11. Pengarusutamaan; 12. Penyidikan; 13. Ketentuan Sanksi; 14. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

19 Agustus 2014

Tanggal Pengundangan

19 Agustus 2014

Tanggal Berlaku

19 Agustus 2014

Sumber

LD.2014/No.5

Subjek

KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 63 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kota Semarang Perda 5 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penanganan-anak-jalanan-gelandangan-pengemis

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang

ABSTRAK:

a. bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Semarang yang membutuhkan langkahlangkah penanganan yang terprogram, strategis, sistematik, terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penanganan secara bersinergi antara pemerintah maupun nonpemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan; b. bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis keberadaannya cenderung semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga meresahkan masyarakat, membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum yang dapat menurunkan martabat bangsa, serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara profesional, komprehensif, terpadu dan berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk menekan, meniadakan, mengurangi, mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Tujuan Dan Sasaran Penanganan; 3. Penanganan; 4. Penanganan Pencegahan; 5. Penanganan Rehabilitasi Sosial; 6. Penanganan Lanjut Pasca Rehabilitasi Sosial; 7. Bimbingan Lanjut; 8. Eksploitasi; 9. Larangan; 10. Partisipasi Masyarakat; 11. Pengarusutamaan; 12. Penyidikan; 13. Ketentuan Sanksi; 14. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2014.
24 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014

Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT