Dalam Peraturan ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan DPRD, Bupati, Anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Penghasilan, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Kemampuan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Aparatur Sipil Negara. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB Ill RUANG LINGKUP. BAB IV TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF. BAB V JAMINAN KECELAKAAN KERJA. BAB VI STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT. BAB VII BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN. BAB VIII BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI. BAB IX STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA. BAB X BESARAN HONORARIUM KELOMPOK PAKAR ATAU TENAGA AHLI. BAB XI HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI. BAB XII KETENTUAN PENUTUP.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat