Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2023

Kode Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pelaku pengadaan barang/jasa, nilai dasar, prinsip dan etika, kewajiban dan larangan, majelis pertimbangan kode etik, penegakan kode etik, pelayanan hukum, pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kode Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Palembang

Tanggal Penetapan

14 September 2023

Tanggal Pengundangan

14 September 2023

Tanggal Berlaku

14 September 2023

Sumber

BD.2023/NO.16

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA - KODE ETIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 128 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NOMOR 16 TAHUN 2023.PDF

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Gubernur No 62 Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

pengadaan barang/jasa-kode etik-pelayanan hukum
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD.2023/NO.16
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Kode Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:	Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dan kelancaraan pengadaan barang/jasa, diperlukan pedoman mengenai etika yang harus ditaati oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Jaminan pelayanan hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/ Jasa; Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016; Peraturan Gubernur No 42 Tahun 2020; Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2022. Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pelaku pengadaan barang/jasa, nilai dasar, prinsip dan etika, kewajiban dan larangan, majelis pertimbangan kode etik, penegakan kode etik, pelayanan hukum, pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2023. Mencabut Peraturan Gubernur No 62 Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2023

Kode Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT