Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2023

Tata Cara Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis Kepada Usaha Mikro.

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini memuat tentang : TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT MARTAPURA MAJU MANDIRI AGAMIS KEPADA USAHA MIKRO. Dengan Sistematika : KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; SUMBER DANA; PELAKSANAAN; TATA CARA PEMBERIAN KURMA MANIS; PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis Kepada Usaha Mikro.

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Martapura

Tanggal Penetapan

17 Mei 2023

Tanggal Pengundangan

17 Mei 2023

Tanggal Berlaku

17 Mei 2023

Sumber

BD/2023/NO.20

Subjek

BADAN USAHA MILIK DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banjar

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 228 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perbup no 20 tahun 2023 Kab . Banjar.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Badan Usaha Milik Desa
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD/2023/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis Kepada Usaha Mikro.
ABSTRAK:	Bahwa pemberian kredit usaha rakyat bertujuan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan kerakyatan serta mendukung peningkatan dan pengembangan usaha mikro yang pada tujuan akhirnya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat; Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Banjar, perlu adanya pemberian kredit usaha rakyat untuk penguatan modal usaha yang bersumber dari penyertaan modal daerah melalui badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang keuangan; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Kepala Daerah berwenang menetapkan Kebijakan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dengan Investasi Langsung berupa penyertaan modal pemerintah daerah yang digunakan untuk fasilitas pendanaan kredit usaha rakyat dengan mempertimbangkan tujuan, tingkat risiko dan kebijakan portofolio investasi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan ProgramKredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis Kepada Usaha Mikro. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2022. Peraturan ini memuat tentang : TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT MARTAPURA MAJU MANDIRI AGAMIS KEPADA USAHA MIKRO. Dengan Sistematika : KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; SUMBER DANA; PELAKSANAAN; TATA CARA PEMBERIAN KURMA MANIS; PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023. 13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2023

Tata Cara Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis Kepada Usaha Mikro.

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT