Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 24 Tahun 2010

Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: mengatur mengenai wajib lapor Pejabat DAerah

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

16 Agustus 2010

Tanggal Pengundangan

16 Agustus 2010

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2010/NO.24

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 636 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub DIY No. 24 Tahun 2010 ttg Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 17 Tahun 2015 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Daerah
2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, BD.2010/NO.24
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa Pejabat Daerah yang wajib melaporkan harta kekayaannya telah diatur dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107/KEP/2005 tentang Pejabat Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa setelah dilakukan evaluasi, Pejabat Daerah yang wajib melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diperluas sampai kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Instansi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Daerah; Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005; Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor KEP.74/KPK/12/2004/Nomor 3/KSP/XII/2004; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Materi Pokok: mengatur mengenai wajib lapor Pejabat DAerah
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107/KEP/2005 tentang Pejabat Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jumlah Halaman: 3 HLM;

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521