Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2023

PERIZINAN USAHA PETERNAKAN ORANG ASLI PAPUA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai Perizinan Usaha Peternakan Orang Asli Papua.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang PERIZINAN USAHA PETERNAKAN ORANG ASLI PAPUA

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Papua Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Manokwari

Tanggal Penetapan

18 April 2023

Tanggal Pengundangan

18 April 2023

Tanggal Berlaku

18 April 2023

Sumber

BD. No. 2023/14, LL Prov Papbar : 26 hal

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Papua Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 157 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB PAPUA BARAT No 18 Tahun 2023 Tentang PERIZINAN USAHA PETERNAKAN ORANG ASLI PAPUA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERIZINAN USAHA PETERNAKAN ORANG ASLI PAPUA

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BD. No. 2023/14, LL Prov Papbar : 26 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERIZINAN USAHA PETERNAKAN ORANG ASLI PAPUA

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan perlindungan, pemberdayaan, penguatan petemak dan Orang Asli Papua. Meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak merupakan faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha subsektor peternakan khususnya usaha perunggasan. Usaha perunggasan lebih mudah dilakukan karena tidak membutuhkan lahan yang luas, sistem pemeliharaan dapat dilakukan oleh peternak dan Orang Asli Papua dalam rangka perlindungan, pemberdayaan dan penguatan Orang Asli Papua sebagai bentuk keberpihakan semua lapisan masyrakat termasuk pemerintah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Gubernur Papua Barat ini mengatur mengenai Perizinan Usaha Peternakan Orang Asli Papua.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2023.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Izin Usaha Peternakan dan/ atau STD atau nama lain sejenis yang telah diterbitkan oleh Bupati yang masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.
Lamp 7 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2023

PERIZINAN USAHA PETERNAKAN ORANG ASLI PAPUA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT