Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 47 Tahun 2023

Percepatan Penurunan Stunting

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERBUP ini mangatur mengenai kelompok sasaran, Intervensi spesifik dan Intervensi sensitif; bentuk kegiatan; strategi pendekatan; tahapan percepatan, pencegahan dan penurunan angka stunting; koordinasi penyelenggaraan percepatan dan penurunan angka Stunting; rencana aksi daerah; pembinaan dan pengawasan; evaluasi dan pelaporan; penghargaan; dan pembiayaan Percepatan Penurunan Stunting

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 47 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Natuna
Nomor
47
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Ranai
Tanggal Penetapan
08 November 2023
Tanggal Pengundangan
08 November 2023
Tanggal Berlaku
08 November 2023
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 287
Subjek
KESEHATAN - KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN/WANITA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Natuna
Bidang
Halaman ini telah diakses 81 kali

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penurunan Stunting di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 29)

  2. Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 45)

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan