Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2009

Penataan Menara Telekomunikasi Seluler di Wilayah Kabupaten Klaten

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan Pengaturan Menara Telekomunikasi Seluler, Ketentuan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler, Izin Menara Telekomunikasi, Struktur Menara, Pemanfaatan Menara Bersama, Hak dan Kewajiban, Sanksi, Pembongkaran dan Pencabutan Izin Menara Telekomunikasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan Menara Telekomunikasi Seluler di Wilayah Kabupaten Klaten

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Klaten

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Klaten

Tanggal Penetapan

23 Februari 2009

Tanggal Pengundangan

23 Februari 2009

Tanggal Berlaku

23 Februari 2009

Sumber

BD.2009/NO.5

Subjek

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Klaten

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 36 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup_5th2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

menara telekomunikasi seluler

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2009/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Menara Telekomunikasi Seluler di Wilayah Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa pada saat ini semakin berkembang kegiatan usaha telekomunikasi di wilayah Kabupaten Klaten yang menggunakan sarana pendukung usaha berupa bangunan menara telekomunikasi seluler; bahwa dalam rangka mencegah terjadinya pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi seluler yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu adanya upaya pengaturan dan penataan terhadap menara telekomunikasi seluler; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penataan Menara Telekomunikasi Seluler di Wilayah Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nornor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 51 tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 5 Tahun 1984; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PERIM.KOMINF0/3/2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan Pengaturan Menara Telekomunikasi Seluler, Ketentuan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler, Izin Menara Telekomunikasi, Struktur Menara, Pemanfaatan Menara Bersama, Hak dan Kewajiban, Sanksi, Pembongkaran dan Pencabutan Izin Menara Telekomunikasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2009.
9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2009

Penataan Menara Telekomunikasi Seluler di Wilayah Kabupaten Klaten

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT