Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 31 Tahun 2022

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Perpustakaan, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Desa atau Kelurahan, Perpustakaan Sekolah atau Madrasah, Pustakawan, Pemustaka, Bahan Perpustakaan, Masyarakat, Sumber Belajar, Transformasi Perpustakaan, Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Sumber Daya Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat, Sudut Baca/Pojok Baca, Stakeholder, Literasi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL. BAB V PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN. BAB VI PENUMBUHAN MINAT BACA. BAB VII TATA KELOLA. BAB VIII PEMBIAYAAN. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB X KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 31 Tahun 2022 tentang TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Soppeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Watansoppeng

Tanggal Penetapan

05 Juli 2022

Tanggal Pengundangan

05 Juli 2022

Tanggal Berlaku

05 Juli 2022

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 31

Subjek

PERPUSTAKAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Soppeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 77 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 31 TAHUN 2022TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
ABSTRAK:	Bahwa Perpustakaan bukan hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai pusat atau tempat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat memfasilitasi pelatihan aneka keterampilan dan kecakapan hidup berbasis inklusi sosial melalui peningkatan layanan perpustakaan, pelibatan masyarakat dan advokasi; Bahwa untuk mewujudkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai pusat belajar masyarakat yang didukung teknologi dan komunikasi yang berkesinambungan, diperlukan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; 7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan; 8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan; 9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Perpustakaan, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Desa atau Kelurahan, Perpustakaan Sekolah atau Madrasah, Pustakawan, Pemustaka, Bahan Perpustakaan, Masyarakat, Sumber Belajar, Transformasi Perpustakaan, Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Sumber Daya Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat, Sudut Baca/Pojok Baca, Stakeholder, Literasi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL. BAB V PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN. BAB VI PENUMBUHAN MINAT BACA. BAB VII TATA KELOLA. BAB VIII PEMBIAYAAN. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022. 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 31 Tahun 2022

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT