Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 25 Tahun 2013

Pengelolaan Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB IV LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH Pasal 74 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bali

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Bali

Tanggal Penetapan

23 Desember 2013

Tanggal Pengundangan

23 Desember 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/NO.25

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bali

Bidang

Halaman ini telah diakses 2053 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_25_2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG-PENGELOLAAN-AIR-TANAH

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2013/NO.25

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Air Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa pengaturan Air Tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat Pengambilan Air Tanah yang bertujuan agar keberadaan Air Tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat; b. bahwa Hak atas Air Tanah adalah Hak Guna Air yang pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas; c. bahwa Pengendalian Pengambilan Air Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan masyarakat saat ini; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB IV LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH Pasal 74 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
37 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521