TATA CARA PENYUSUNAN SATUAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA

Dalam Peraturan ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah, Bupati, Sekretaris Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna barang, Unit kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Barang milik daerah, Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Daftar barang milik daerah, Standar Satuan Harga, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III PEMBENTUKAN TIM SURVEI SKPD. BAB IV PENYUSUNAN SSH. BAB V PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA. BAB VI PERUBAHAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA. BAB VII KETENTUAN PENUTUP