Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2022

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SOPPENG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Nilai Jual Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, Bumi, Bangunan, Objek pajak sektor perdesaan dan perkotaan, Klasilikasi, Daftar Biaya Komponen Bangunan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati. BAB III KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK. BAB IV BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK. BAB V KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2022 tentang KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SOPPENG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Soppeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Watansoppeng

Tanggal Penetapan

06 Januari 2022

Tanggal Pengundangan

06 Januari 2022

Tanggal Berlaku

06 Januari 2022

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 4

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Soppeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 101 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 4 TAHUN 2022 Klasifikasi NJOP.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SOPPENG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 4
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SOPPENG
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, dimana penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan oleh Bupati; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Soppeng. Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Soppeng. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Nilai Jual Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, Bumi, Bangunan, Objek pajak sektor perdesaan dan perkotaan, Klasilikasi, Daftar Biaya Komponen Bangunan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati. BAB III KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK. BAB IV BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK. BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Soppeng Nomor 57/I/2014 tentang Penetapan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dinyatakan tidak berlaku. 5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2022

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SOPPENG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT