Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Pajak Bab III Pajak Hotel Bab IV Pajak Restoran Bab V Pajak Hiburan Bab VI Pajak Reklame Bab VII Pajak Penerangan Jalan Bab VIII Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Bab IX Pajak Parkir Bab X Pajak Sarang Burung Walet Bab XI Wilayah Pemungutan Bab XII Masa Pajak Dan Saat Terutangnya Pajak Bab XIII Pemungutan Dan Penetapan Pajak Bab XIV Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak Bab XV Keberatan Dan Banding Bab XVI Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak Bab XVII Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XVIII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bab XIX Kedaluwarsa Penagihan Bab XX Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kedaluwarsa Bab XXI Pembukuan Dan Pemeriksaan Bab XXII Insentif Pemungutan Bab XXIII Ketentuan Khusus Bab XXIV Penyidikan Bab XXV Ketentuan Pidana Bab XXVI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Blora

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Blora

Tanggal Penetapan

13 Oktober 2012

Tanggal Pengundangan

13 Oktober 2012

Tanggal Berlaku

13 Oktober 2012

Sumber

LD.2012/NO.5

Subjek

PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Blora

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 81 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Blora Tahun 2012 No 5_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak Daerah

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah; bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah serta pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Pajak Bab III Pajak Hotel Bab IV Pajak Restoran Bab V Pajak Hiburan Bab VI Pajak Reklame Bab VII Pajak Penerangan Jalan Bab VIII Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Bab IX Pajak Parkir Bab X Pajak Sarang Burung Walet Bab XI Wilayah Pemungutan Bab XII Masa Pajak Dan Saat Terutangnya Pajak Bab XIII Pemungutan Dan Penetapan Pajak Bab XIV Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak Bab XV Keberatan Dan Banding Bab XVI Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak Bab XVII Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XVIII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bab XIX Kedaluwarsa Penagihan Bab XX Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kedaluwarsa Bab XXI Pembukuan Dan Pemeriksaan Bab XXII Insentif Pemungutan Bab XXIII Ketentuan Khusus Bab XXIV Penyidikan Bab XXV Ketentuan Pidana Bab XXVI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2012.
47 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT