Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010

Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud Dan Tujuan Bab III Karakteristik Dana Bergulir Bab IV Pengelola Dana Bergulir Bab V Sumber Dan Alokasi Pinjaman Dana Bergulir Bab VI Tata Cara Penyaluran Dan Pencairan Pinjaman Dana Bergulir Bab VII Bentuk Pinjaman Dana Bergulir Bab VIII Penerima Pinjaman Dana Bergulir Bab IX Penggunaan Dan Pengembalian Pinjaman Bab X Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Dana Bergulir Bab XI Penghapusbukuan Pinjaman Bab XII Sanksi Administrasi Dan Sanksi Hukum Bab XIII Pembinaan Dan Pengawasan Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pekalongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Kajen

Tanggal Penetapan

14 Oktober 2010

Tanggal Pengundangan

14 Oktober 2010

Tanggal Berlaku

14 Oktober 2010

Sumber

LD.2010/NO.4

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 50 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Pekalongan Tahun 2010 No 4.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pinjaman Dana Bergulir

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka untuk memperluas kesempatan kepada koperasi, usaha kecil, mikro, menengah dan usaha lainnya di daerah untuk memperoleh perkuatan modal serta mempercepat penyaluran dana bergulir dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagai penyalur dana bergulir selain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, perlu mengatur mengenai pengelolaan pinjaman dana bergulir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2008; eraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud Dan Tujuan Bab III Karakteristik Dana Bergulir Bab IV Pengelola Dana Bergulir Bab V Sumber Dan Alokasi Pinjaman Dana Bergulir Bab VI Tata Cara Penyaluran Dan Pencairan Pinjaman Dana Bergulir Bab VII Bentuk Pinjaman Dana Bergulir Bab VIII Penerima Pinjaman Dana Bergulir Bab IX Penggunaan Dan Pengembalian Pinjaman Bab X Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Dana Bergulir Bab XI Penghapusbukuan Pinjaman Bab XII Sanksi Administrasi Dan Sanksi Hukum Bab XIII Pembinaan Dan Pengawasan Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2010.
45 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010

Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT