Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan No. 28 Tahun 2015

Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Wilayah Kota Tidore Kepulauan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan walikota ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. pengaturan izin usaha mikro dan kecil; c. pendegelasian kewenangan; d. pendataan pelaku usaha mikro; e. pendaftaran dan pemberian izin usaha mikro dan kecil; f. hak dan kewajiban serta larangan bagi PUMK; g. monitoring, evaluasi dan pelaporan; h. pembinaan dan pengawasan; i. pendanaan; j. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari X Bab dan 18 Bab.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Wilayah Kota Tidore Kepulauan

T.E.U.

Indonesia, Kota Tidore Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Soasio

Tanggal Penetapan

02 November 2015

Tanggal Pengundangan

02 November 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 314

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

Bidang

Halaman ini telah diakses 441 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI NO 28 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENNAG IUMK.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin-Usaha Mikro-Kecil Kepada Camat

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 314

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Wilayah Kota Tidore Kepulauan

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, perlu mendelegasikan kewenangan kepada Camat dalam pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, dimaksudkan dalam rangka memperpendek rentang kendali pelayanan publik di bidang Perizinan maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat Di Wilayah Kota Tidore Kepulauan
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2009.
Peraturan walikota ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. pengaturan izin usaha mikro dan kecil; c. pendegelasian kewenangan; d. pendataan pelaku usaha mikro; e. pendaftaran dan pemberian izin usaha mikro dan kecil; f. hak dan kewajiban serta larangan bagi PUMK; g. monitoring, evaluasi dan pelaporan; h. pembinaan dan pengawasan; i. pendanaan; j. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari X Bab dan 18 Bab.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521