Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2023

Penyelenggaraan Kepelabuhanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Maksud, tujuan, dan ruang lingkup; b. Kawasan Pelabuhan; c. Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan; d. Fungsi Kewenangan Pemerintah Daerah di Pelabuhan; e. Penetapan Lokasi Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan; f. Rencana Induk Pelabuhan; g. Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan; h. Kepentingan Pelabuhan; i. Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan; j. Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan; k. Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; l. Fasilitas Penampungan Limbah dan Fasilitas Karantina; m. Kerja Sama; n. Dewan Kelautan Kabupaten; o. Ketentuan Penyidikan; p. Ketentuan Pidana; q. Ketentuan Peralihan; dan r. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

03 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

03 Juli 2023

Tanggal Berlaku

03 Juli 2023

Sumber

LD.2023/No.03

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN - TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

Halaman ini telah diakses 145 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Pulpis No 3 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2023/No.03

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan

ABSTRAK:

bahwa pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan jasa pemerintah daerah dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Maksud, tujuan, dan ruang lingkup; b. Kawasan Pelabuhan; c. Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan; d. Fungsi Kewenangan Pemerintah Daerah di Pelabuhan; e. Penetapan Lokasi Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan; f. Rencana Induk Pelabuhan; g. Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan; h. Kepentingan Pelabuhan; i. Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan; j. Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan; k. Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; l. Fasilitas Penampungan Limbah dan Fasilitas Karantina; m. Kerja Sama; n. Dewan Kelautan Kabupaten; o. Ketentuan Penyidikan; p. Ketentuan Pidana; q. Ketentuan Peralihan; dan r. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
37 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2023

Penyelenggaraan Kepelabuhanan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT