Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2023

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini memuat tentang : KEBIJAKAN AKUNTANSIPEMERINTAHDAEAH Dengan sistematika : KETENTUAN UMUM; KEBUJAKAN AKUNTANSI; PELAPORAN KEUANGAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Kuala

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Marabahan

Tanggal Penetapan

26 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

26 Januari 2023

Tanggal Berlaku

01 Januari 2023

Sumber

BD.2023/NO.2

Subjek

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 59 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup no 2 tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Akuntansi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2023/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,. ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Bahwa perlunya penyesuaian kebijakan .akuntansi pemerintah daerah terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk penyesuaian kebijakan akuntansi daerah dengankondisi di daerah; Bahwa berdasarkan ketentuaIl Pasal 3 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; Bahwa ketentuan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Barito Kuala sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sehingga perlu diganti; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : KEBIJAKAN AKUNTANSIPEMERINTAHDAEAH Dengan sistematika : KETENTUAN UMUM; KEBUJAKAN AKUNTANSI; PELAPORAN KEUANGAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521