Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013

Pengelolaan Sampah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud Dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Jenis Sampah Bab V Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Bab VI Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Pemerintah Daerah Bab VII Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat Bab VIII Perizinan Bab IX Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Bab X Pembiayaan Dan Kompensasi Bab XI Larangan Bab XII Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Bab XIII Sistem Informasi Bab XIV Kerjasama Dan Kemitraan Bab XV Insentif Dan Disinsentif Bab XVI Pengawasan Dan Pembinaan Bab XVII Penyelesaian Sengketa Bab XVIII Sanksi Administratif Bab XIX Penyidikan Bab XX Ketentuan Pidana Bab XXI Ketentuan Peralihan Bab XXII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Boyolali

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Boyolali

Tanggal Penetapan

28 November 2013

Tanggal Pengundangan

29 November 2013

Tanggal Berlaku

29 November 2013

Sumber

LD.2013/NO.13

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Boyolali

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 126 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Boyolali Tahun 2013 No 13.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Sampah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2013/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat di Daerah, menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga keberadaan sampah tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya; bahwa pengelolaan sampah mencakup berbagai aspek yang sangat kompleks sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara secara aman bagi lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 ; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud Dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Jenis Sampah Bab V Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Bab VI Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Pemerintah Daerah Bab VII Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat Bab VIII Perizinan Bab IX Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Bab X Pembiayaan Dan Kompensasi Bab XI Larangan Bab XII Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Bab XIII Sistem Informasi Bab XIV Kerjasama Dan Kemitraan Bab XV Insentif Dan Disinsentif Bab XVI Pengawasan Dan Pembinaan Bab XVII Penyelesaian Sengketa Bab XVIII Sanksi Administratif Bab XIX Penyidikan Bab XX Ketentuan Pidana Bab XXI Ketentuan Peralihan Bab XXII Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2013. 31 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521