Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2001

Retribusi Tanda Daftar Gudang (RTDG)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud Dan Tujuan Bab III Pendaftaran Gudang Bab IV Nama, Subyek Dan Obyek Retribusi Bab V Golongan Retribusi Dan Wilayah Pemungutan Bab VI Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tanda Daftar Gudang Bab VII Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Bab VIII Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Bab IX Masa Retribusi, Saat Retribusi Terutang Dan Surat Pemberitahuan Terutang Bab X Tata Cara Penetapan Retribusi Bab XI Tata Cara Pembayaran Bab XII Tata Cara Penagihan Bab XIII Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Bab XIV Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Bab XV Keberatan Bab XVI Pengembalian Kelebihan Retribusi Bab XVII Kadaluwarsa Bab XVIII Ketentuan Pidana Bab XIX Penyidikan Bab XX Ketentuan Peralihan Bab XXI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (RTDG)

T.E.U.

Indonesia, Kota Magelang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2001

Tempat Penetapan

Magelang

Tanggal Penetapan

29 Oktober 2001

Tanggal Pengundangan

01 November 2001

Tanggal Berlaku

01 November 2001

Sumber

LD.2001/NO.68

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Magelang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 122 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Magelang Tahun 2001 No 21.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2001/NO.68
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tanda Daftar Gudang (RTDG)
ABSTRAK:	bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan retribusi Tanda Daftar Gudang diwilayah Kota Magelang dipandang perlu adanya pengaturan tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang; bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen didalam Kota Magelang, perlu penataan dan pembinaan pergudangan; bahwa untuk itu, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG); Bedrjfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86 ); Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 22 Tahun; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/2001; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2000; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud Dan Tujuan Bab III Pendaftaran Gudang Bab IV Nama, Subyek Dan Obyek Retribusi Bab V Golongan Retribusi Dan Wilayah Pemungutan Bab VI Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Tanda Daftar Gudang Bab VII Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Bab VIII Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Bab IX Masa Retribusi, Saat Retribusi Terutang Dan Surat Pemberitahuan Terutang Bab X Tata Cara Penetapan Retribusi Bab XI Tata Cara Pembayaran Bab XII Tata Cara Penagihan Bab XIII Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Bab XIV Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Bab XV Keberatan Bab XVI Pengembalian Kelebihan Retribusi Bab XVII Kadaluwarsa Bab XVIII Ketentuan Pidana Bab XIX Penyidikan Bab XX Ketentuan Peralihan Bab XXI Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2001. 23 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521