Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2001

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi Bab IV Golongan Retribusi Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Bab VI Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Bab VII Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VIII Wilayah Pemungutan Bab IX Tata Cara Pemungutan Bab X Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang Bab XI Sanksi Administrasi Bab XII Tata Cara Pembayaran Bab XIII Tata Cara Penagihan Bab XIV Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Bab XV Kadaluwarsa Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi Karena Kadaluwarsa Penagihan Bab XVI Numpang Uji Ke Luar Wilayah Dan Numpang Uji Masuk Dari Luar Wilayah Pengujian Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Penyidikan Bab XIX Ketentuan Peralihan Bab XX Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

T.E.U.

Indonesia, Kota Magelang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2001

Tempat Penetapan

Magelang

Tanggal Penetapan

10 Juli 2001

Tanggal Pengundangan

13 Juli 2001

Tanggal Berlaku

13 Juli 2001

Sumber

LD.2001/NO.51

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Magelang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 57 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Magelang Tahun 2001 No 11.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Retribusi

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2001/NO.51

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

bahwa dengan telah dilimpahkannya Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jateng kepada Pemenintah Kata Magelang menjadi Kantor Perhubungan Kata Magelang, maka pendapatan dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi mlik Pemerintah Kota Magelang; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu segera menyusun dan Peraturan Daerahtentang Retribusi Penguian Kendaraan bermotor;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang Undang Nomor 14_Tahun 1992; Undan-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Udang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemenintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Keputusan Menten Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteni Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteni Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi Bab IV Golongan Retribusi Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor Bab VI Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Bab VII Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VIII Wilayah Pemungutan Bab IX Tata Cara Pemungutan Bab X Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang Bab XI Sanksi Administrasi Bab XII Tata Cara Pembayaran Bab XIII Tata Cara Penagihan Bab XIV Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Bab XV Kadaluwarsa Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi Karena Kadaluwarsa Penagihan Bab XVI Numpang Uji Ke Luar Wilayah Dan Numpang Uji Masuk Dari Luar Wilayah Pengujian Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Penyidikan Bab XIX Ketentuan Peralihan Bab XX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2001.
18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521