Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2001

Retribusi Izin Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Nama, Subyek dan Obyek Retribusi Bab IV Jenis-Jenis Izin Ketenagakerjaan Bab V Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan Bab VI Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Bab VII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VIII Masa Retribusi dan Tata Cara Penetapan Retribusi Bab IX Tata Cara Pembayaran Bab X Tata Cara Penagihan Bab XI Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XII Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Bab XIII Tata Cara Penyelesaian Keberatan Bab XIV Pengembalian Kelebihan RetribusiKadaluwarsa Bab XV Ketentuan Pidana Bab XVI Penyidikan Bab XVII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan

T.E.U.

Indonesia, Kota Magelang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2001

Tempat Penetapan

Magelang

Tanggal Penetapan

29 Oktober 2001

Tanggal Pengundangan

01 November 2001

Tanggal Berlaku

01 November 2001

Sumber

LD.2001/NO.66

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Magelang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 46 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Magelang Tahun 2001 No 19.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Retribusi

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2001/NO.66

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagar Daerah Otonom dan Peraturan Daerah Kta Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang usunan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Kota Magelang, maka Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Magelang menjadi Kantor Tenaga Kerja Kota Magelang; bahwa Kantor Tenaga Kera Kata Magelang memberikan Izin Ketenagakerjaan dengan dipungut retribusi; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1930; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1948; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972; Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995; Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Nama, Subyek dan Obyek Retribusi Bab IV Jenis-Jenis Izin Ketenagakerjaan Bab V Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan Bab VI Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Bab VII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VIII Masa Retribusi dan Tata Cara Penetapan Retribusi Bab IX Tata Cara Pembayaran Bab X Tata Cara Penagihan Bab XI Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XII Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Bab XIII Tata Cara Penyelesaian Keberatan Bab XIV Pengembalian Kelebihan RetribusiKadaluwarsa Bab XV Ketentuan Pidana Bab XVI Penyidikan Bab XVII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2001.
20 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521