Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Komisi ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Hal yang diatur antara lain mengenai cuti Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

T.E.U.

Indonesia, Komisi Pemilihan Umum

Nomor

Bentuk

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Bentuk Singkat

Peraturan KPU

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

09 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

13 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

13 Oktober 2023

Sumber

BN 2023 (816) : 7 hlm.; jdih.kpu.go.id

Subjek

PARTAI POLITIK DAN PEMILU

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Komisi Pemilihan Umum

Bidang

HUKUM TATA NEGARA

Halaman ini telah diakses 15864 kali

FILE-FILE PERATURAN

2023pkpu020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kampanye - Pemilihan Umum

2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 20, BN 2023 (816) : 7 hlm.; jdih.kpu.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

ABSTRAK:

Sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengenai penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu.
Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; dan PKPU No.15 Tahun 2023.
Peraturan Komisi ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Hal yang diatur antara lain mengenai cuti Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu.

CATATAN:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
Peraturan KPU ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.
Lampiran file: 7 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521