Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 4 Tahun 2012

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM; 2. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN; 3. TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN; 4. PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN; 5. PERUBAHAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN; 6. PELAPORAN; 7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 8. PENCABUTAN SIUP; 9. PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SIUP; 10. KETENTUAN PENYIDIKAN; 11. KETENTUAN PIDANA; 12. KETENTUAN LAIN-LAIN; 13. KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gianyar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Gianyar

Tanggal Penetapan

09 September 2012

Tanggal Pengundangan

09 September 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/NO.4

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gianyar

Bidang

Halaman ini telah diakses 1020 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 4 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

SURAT-IZIN-USAHA-PERDAGANGAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

ABSTRAK:

a bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki; b. bahwa kegiatan usaha perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian yang berperanan penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga perlu dibuatkan landasan hukum yang kuat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahon 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 /MDAG/PER/9/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001.
1. KETENTUAN UMUM; 2. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN; 3. TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN; 4. PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN; 5. PERUBAHAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN; 6. PELAPORAN; 7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 8. PENCABUTAN SIUP; 9. PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SIUP; 10. KETENTUAN PENYIDIKAN; 11. KETENTUAN PIDANA; 12. KETENTUAN LAIN-LAIN; 13. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521