Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Nama Rupabumi harus mengacu pada Peraturan Badan ini yang mencakup Nama Rupabumi di wilayah darat, pantai, dan laut. Nama Rupabumi harus memuat Elemen Generik dan Elemen Spesifik. Kaidah Nama Rupabumi terdiri atas: a. Kaidah Penulisan Nama Rupabumi; dan b. Kaidah Spasial.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi

T.E.U.

Indonesia, Badan Informasi Geospasial

Nomor

Bentuk

Peraturan Badan Informasi Geospasial

Bentuk Singkat

Peraturan BIG

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Bogor

Tanggal Penetapan

04 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

13 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

13 Oktober 2023

Sumber

BN 2023 (801) : 33 hlm.; jdih.big.go.id

Subjek

GEOSPASIAL, RUANG KEBUMIAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Informasi Geospasial

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 2497 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan BIG Nomor 6 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Nama Rupabumi
2023
Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 6, BN 2023 (801) : 33 hlm.; jdih.big.go.id
Peraturan Badan Informasi Geospasial TENTANG Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 27, dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Dasar hukum Peraturan ini adalah PP Nomor 2 Tahun 2021; Perpres Nomor 128 Tahun 2022; dan Peraturan BIG Nomor 4 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Nama Rupabumi harus mengacu pada Peraturan Badan ini yang mencakup Nama Rupabumi di wilayah darat, pantai, dan laut. Nama Rupabumi harus memuat Elemen Generik dan Elemen Spesifik. Kaidah Nama Rupabumi terdiri atas: a. Kaidah Penulisan Nama Rupabumi; dan b. Kaidah Spasial.
CATATAN:	Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023. Lampiran file: 67 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521