Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 97 Tahun 2022

Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Akses Area Perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RAD PAAP BAB Ill PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB IV PENDANAAN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 97 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Akses Area Perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

30 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2022

Tanggal Berlaku

30 Desember 2022

Sumber

Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 99

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 149 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 97 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

rencana
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 97, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 99
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Akses Area Perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan yang berkelanjutan, meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu adanya rencana aksi daerah pengelolaan akses area perikanan; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038, Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab untuk pengelolaan akses area perikanan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Akses Area Perikanan; l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya lkan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipla Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778); 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahuri 2005 Nomor 5); 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tcnggara Nornor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rcncana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 9); 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9); 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Adaptasi Perubahan Tklim (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengga.ra Tahun 2019 Nomor 11); 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Arca Perikanan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 36); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RAD PAAP BAB Ill PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB IV PENDANAAN
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. 16 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 97 Tahun 2022

Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Akses Area Perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT