Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 94 Tahun 2022

Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BAB III SISTEM AKUNTANSI PEMERTNTAH DAERAH BAB IV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
T.E.U.
Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor
94
Bentuk
Peraturan Gubernur (PERGUB)
Bentuk Singkat
PERGUB
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Kendari
Tanggal Penetapan
30 Desember 2022
Tanggal Pengundangan
30 Desember 2022
Tanggal Berlaku
30 Desember 2022
Sumber
Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 96
Subjek
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 99 kali

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

  2. Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pernerintah Daerah

  3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 102 Tahun 2016 tenta.ng Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kcbijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Oaerah

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan