Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2023

Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak benda

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II WARISAN BUDAYA TAK BENDA BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN BAB IV TUGAS DAN WEWENANG BAB IV TUGAS DAN WEWENANG BAB VI PENGEMBANGAN BAB VII PEMANFAATAN BAB VIII PEMBINAAN BAB IX LARANGAN BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI BAB XII PENDANAAN BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV KETENTUAN PIDANA BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak benda

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

05 April 2023

Tanggal Pengundangan

05 April 2023

Tanggal Berlaku

05 April 2023

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 3

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 294 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 3 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELESTARIAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak benda
ABSTRAK:	a. bahwa wansan budaya Tak Benda di daerah scbagai bagian dari identitas bangsa dan negara harus dilindungi, dikernbangkan, dimanfaatkan, dan dibina berdasarkan kristalisasi nilai yang terkandung dalam Pancasila; b. bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki warisan kekayaan budaya Tak Benda sebagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan lingkup budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui Pelestarian dan/ atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya Tak Benda yang perlu dilestarikan guna penguatan ketahanan budaya sekaligus konstribusi budaya daerah Sulawesi Tenggara dalam pembangunan nasional; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi mempunyai tugas melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui tujuan pemajuan untuk mencapai pendidikan kebudayaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda; 1. Pasal 18 Ayat (6) UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); 3. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 'Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7 Nomor 2022 Tahun 4. UndangUndang tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II WARISAN BUDAYA TAK BENDA BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN BAB IV TUGAS DAN WEWENANG BAB IV TUGAS DAN WEWENANG BAB VI PENGEMBANGAN BAB VII PEMANFAATAN BAB VIII PEMBINAAN BAB IX LARANGAN BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI BAB XII PENDANAAN BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV KETENTUAN PIDANA BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023. 18 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2023

Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak benda

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT