Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004

Retribusi Perizinan Perhubungan Laut Dan Penyeberangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Subjek, Objek, Dan Wajib Retribusi Daerah Bab III Golongan Retribusi Bab IV Ketentuan Izin Dan Jangka Waktu Berlakunya Perizinan Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab VI Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Bab VII Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Daerah Bab VIII Saat Retribusi Daerah Terhutang Bab IX Masa Retribusi Daerah Bab X Wilayah Pemungutan Bab XI Tata Cara Pemungutan Bab XII Tata Cara Pembayaran Bab XIII Sanksi Admini Strasi Bab XIV Tata Cara Penagihan Bab XV Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Daerah Bab XVI Kadaluwarsa Bab XVII Pelaksanaan Pengawasan Bab XVIII Ketentuan Pidana Bab XIX Penyidikan Bab XX Ketentuan Peralihan Bab XXI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Perhubungan Laut Dan Penyeberangan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jepara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2004

Tempat Penetapan

Jepara

Tanggal Penetapan

27 Januari 2004

Tanggal Pengundangan

27 Januari 2004

Tanggal Berlaku

27 Januari 2004

Sumber

LD.2004/NO.1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jepara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 138 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Jepara Tahun 2004 No 1.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2004/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Perhubungan Laut Dan Penyeberangan
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah untuk menunjang penyelenggaraan otonomi di Kabupaten Jepara maka diperlukan itensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah; bahwa Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan merupakan salah satu kewenangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk pelaksanaan Perizinan Perhubungan Laut dan Penyceberangan serta penarikan Retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 1999; Keputsan Menteri Perhubungan Nomor KM. 11 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 56 Tahun 2002; Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 1990; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Subjek, Objek, Dan Wajib Retribusi Daerah Bab III Golongan Retribusi Bab IV Ketentuan Izin Dan Jangka Waktu Berlakunya Perizinan Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab VI Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Bab VII Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Daerah Bab VIII Saat Retribusi Daerah Terhutang Bab IX Masa Retribusi Daerah Bab X Wilayah Pemungutan Bab XI Tata Cara Pemungutan Bab XII Tata Cara Pembayaran Bab XIII Sanksi Admini Strasi Bab XIV Tata Cara Penagihan Bab XV Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Daerah Bab XVI Kadaluwarsa Bab XVII Pelaksanaan Pengawasan Bab XVIII Ketentuan Pidana Bab XIX Penyidikan Bab XX Ketentuan Peralihan Bab XXI Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2004. 12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2004

Retribusi Perizinan Perhubungan Laut Dan Penyeberangan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT