Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 46 Tahun 2022

PEMBEBASAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PESERTA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANGKALAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur mengenai Pembebasan Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangkalan. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; persyaratan pemberian pembebasan BPHTB; kelengkapan berksa administrasi untuk memperoleh pembebasan BPHTB; tata cara pengajuan pembebasan BPHTB; data yang tercantum dalam keputusan bupati;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 46 Tahun 2022 tentang PEMBEBASAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PESERTA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANGKALAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bangkalan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Bangkalan

Tanggal Penetapan

22 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

22 Maret 2022

Tanggal Berlaku

22 Maret 2022

Sumber

BD Kab. Bangkalan Tahun 2022 No. 12 Seri E

Subjek

BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 102 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_46_2022_Pembebasan_BEA_Bagi_Peserta_Tanah_Sistematis(1).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perpajakan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Kab. Bangkalan Tahun 2022 No. 12 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBASAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PESERTA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAK:

Menimbang bahwa menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 593/33896/011. 1 / 2021, tanggal 23 Desember 2021, perihal Permohonan dukungan Percepatan Pelaksanaaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangkalan.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010
peraturan ini mengatur mengenai Pembebasan Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangkalan. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; persyaratan pemberian pembebasan BPHTB; kelengkapan berksa administrasi untuk memperoleh pembebasan BPHTB; tata cara pengajuan pembebasan BPHTB; data yang tercantum dalam keputusan bupati;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
jumlah 6 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 46 Tahun 2022

PEMBEBASAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PESERTA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANGKALAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT