Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 26 Tahun 2023

PEMBEBASAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum,Pembebasan Sanksi Administratif,Pasal 7 Peraturan Walikota ini m lai berlaku pada tanggal diundangkan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Denpasar Nomor 26 Tahun 2023 tentang PEMBEBASAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kota Denpasar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Denpasar

Tanggal Penetapan

07 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

07 Juli 2023

Tanggal Berlaku

07 Juli 2023

Sumber

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 26 NOMOR 2023

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Denpasar

Bidang

Halaman ini telah diakses 92 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali 26 Tahun 2023 Pembebasan Sanksi Denda Administratif Pajak Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBEBASAN-SANKSI-DENDA-ADMINISTRATIF-PAJAK-DAERAH
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 26 NOMOR 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PEMBEBASAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa pajak aerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraal 1 pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepa a masyarakat; b. bahwa terjadiny bencana non alam berupa penyebaran Corona Virus Disease 2019, berdampak menurunnya kemampuan membayar pajak daerah, sehingga diperlukan upaya Pemerintah Daerah untuk meminimalisir jumlah piutang pajak d erah dengan mengakomodir penghapusan sanksi denda pa ak selama pandemic Corona Virus Disease 2019 sebagai sti ulus bagi wajib pajak; c. bahwa berdasar an ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan,pengurangan, Pfmbebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ tau sanksi pajak dan retribusi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Waliota tentang Pembebasan Sanksi Denda Administratif Pajak Daerah; Pasal 18 ayat (6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Undang-Undan Nomor 12 Tahan 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Pemeiintah Nomor 35 Tahun 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Ketentuan Umum,Pembebasan Sanksi Administratif,Pasal 7 Peraturan Walikota ini m lai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023. - - 6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 26 Tahun 2023

PEMBEBASAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT