Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Pajak Bab III Pajak Hotel Bab IV Pajak Restoran Bab V Pajak Hiburan Bab VI Pajak Reklame Bab VII Pajak Penerangan Jalan Bab VIII Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Bab IX Pajak Parkir Bab X Pajak Sarang Burung Walet Bab XI Wilayah Pemungutan Bab XII Masa Pajak, Saat Terutangnya Pajak Bab XIII Pemungutan Dan Penetapan Pajak Bab XIV Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Bab XV Keberatan Dan Banding Bab XVI Pengurangan Dan Keringanan Pajak Bab XVII Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XVIII Kadaluwarsa Penagihan Pajak Bab XIX Pembukuan Dan Pemeriksaan Bab XX Insentif Pemungutan Bab XXI Ketentuan Khusus Bab XXII Sanksi Administrasi Bab XXIII Ketentuan Penyidikan Bab XXIV Ketentuan Pidana Bab XXV Sengketa Pajak Bab XXVI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jepara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Jepara

Tanggal Penetapan

19 Agustus 2011

Tanggal Pengundangan

19 Agustus 2011

Tanggal Berlaku

19 Agustus 2011

Sumber

LD.2011/NO.8

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jepara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 56 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Jepara Tahun 2011 No 8.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak Daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah sejalan dengan pelaksanaan otonomi Daerah, diperlukan adanya dukungan pembiayaan yang memadai; bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan daerah yang mengatur pajak daerah di Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Pajak Bab III Pajak Hotel Bab IV Pajak Restoran Bab V Pajak Hiburan Bab VI Pajak Reklame Bab VII Pajak Penerangan Jalan Bab VIII Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Bab IX Pajak Parkir Bab X Pajak Sarang Burung Walet Bab XI Wilayah Pemungutan Bab XII Masa Pajak, Saat Terutangnya Pajak Bab XIII Pemungutan Dan Penetapan Pajak Bab XIV Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Bab XV Keberatan Dan Banding Bab XVI Pengurangan Dan Keringanan Pajak Bab XVII Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XVIII Kadaluwarsa Penagihan Pajak Bab XIX Pembukuan Dan Pemeriksaan Bab XX Insentif Pemungutan Bab XXI Ketentuan Khusus Bab XXII Sanksi Administrasi Bab XXIII Ketentuan Penyidikan Bab XXIV Ketentuan Pidana Bab XXV Sengketa Pajak Bab XXVI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2011.
35 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT