Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 32 Tahun 2023

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Mekanisme Pengaduan; 4. Tindak Lanjut; 5. Hasil Audit Investigasi atas Laporan/Pengaduan; 6. Perlindungan Terhadap Whistle Blower; dan 7. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

21 Agustus 2023

Tanggal Pengundangan

21 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

21 Agustus 2023

Sumber

BD.2023/No.756

Subjek

TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 128 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Katingan No. 32 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Korupsi
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2023/No.756
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:	bahwa untuk mewujudkan penyelenggara pemerintah yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi serta dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan; 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Mekanisme Pengaduan; 4. Tindak Lanjut; 5. Hasil Audit Investigasi atas Laporan/Pengaduan; 6. Perlindungan Terhadap Whistle Blower; dan 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023. 11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 32 Tahun 2023

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT