Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2013

Penataan Perumahan dan Permukiman

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur penataan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni serta bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan meliputi : a. Perencanaan; b. Lokasi Perumahan dan Permukiman; c. Penataan Perumahan; d. Penataan Permukiman; e. Peran Serta Masyarakat; f. Hak dan Kewajiban; g. Larangan; h. Monitoring dan Pengawasan; i. Sanksi; j. Ketentuan Pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan Perumahan dan Permukiman

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Karanganyar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Karanganyar

Tanggal Penetapan

27 November 2013

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2013

Tanggal Berlaku

27 Desember 2013

Sumber

LD.2013/No.13

Subjek

PERUMAHAN, PERMUKIMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 50 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NOMOR-13-TAHUN-2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penataan-perumahan-permukiman

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2013/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan Perumahan dan Permukiman

ABSTRAK:

a. Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia; b. bahwa Pem erintah Daerah memiliki kewenangan penataan perumahan dan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat, sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c. bahwa b ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Perumahan dan Permukiman.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur penataan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni serta bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan meliputi : a. Perencanaan; b. Lokasi Perumahan dan Permukiman; c. Penataan Perumahan; d. Penataan Permukiman; e. Peran Serta Masyarakat; f. Hak dan Kewajiban; g. Larangan; h. Monitoring dan Pengawasan; i. Sanksi; j. Ketentuan Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.
26 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521