Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2023

FASlLITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSTKOTROPIKA,ZAT ADIKTIF LAINNYA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan dalarn Peraturan WaJi Kota Kendari Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 77) diubah pada Pasal 7, ayat (1) dan ayat (3) PasaJ 8 diubah, ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 diubah, Pasal 10 diubah, ayaL (1) dan ayal (2) Pasal 12 diubah, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2023 tentang FASlLITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSTKOTROPIKA,ZAT ADIKTIF LAINNYA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA

T.E.U.

Indonesia, Kota Kendari

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

23 Mei 2023

Tanggal Pengundangan

23 Mei 2023

Tanggal Berlaku

23 Mei 2023

Sumber

Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 2

Subjek

NARKOTIKA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kendari

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 101 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 2 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

fasilitasi

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang FASlLITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSTKOTROPIKA,ZAT ADIKTIF LAINNYA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b. babwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sehingga perlu mengubah Peraturan Wali Kota Kendari tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kora Kendari Tahun Anggaran 2023; TENT ANG c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wall Kota Kendari tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerab Kota Kendari Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1.995 tentang Pernbentukan Kotamadya Daerah Tingkat U Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nornor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Numulr 13 Tahun 2022 teniang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembcntukan Pcraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lernbaran Negara Republik Jndonesia Nomor 6801); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 14. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15. Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan da.n Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 20 I 1 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kcpala Dacrah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5257); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 120 Tahun 2018 rentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 rentang Pembenrukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); J.8. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 N.omor 1067); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pcngclolaan Kcuangan Daerah (Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 20. Peraturan Menter! lnvesrnsi/Kepala Badan Koordi:nasi Penanarnan Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk 'I'eknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1372); 21. Peraturan Men teri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pctunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1'160); 22. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 84 Tahun 2022 rentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pen.gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kola Kendari Nomor 27); 24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Kota. Kendari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kcnclari Tahun 2022 Nomor 5);
Ketentuan dalarn Peraturan WaJi Kota Kendari Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 77) diubah pada Pasal 7, ayat (1) dan ayat (3) PasaJ 8 diubah, ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 diubah, Pasal 10 diubah, ayaL (1) dan ayal (2) Pasal 12 diubah, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2023.
7 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2023

FASlLITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSTKOTROPIKA,ZAT ADIKTIF LAINNYA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT