Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2022

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Perpustakaan Nasional

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Perpusnas ini mengatur tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Perpustakaan Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Perpustakaan Nasional ini bertujuan untuk tertib pelaksanaan dalam penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Perpustakaan Nasional secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ruang lingkup Peraturan Perpustakaan Nasional ini meliputi: a. jenis, bentuk, dan penerima Bantuan Pemerintah; b. mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah; c. pemantauan dan evaluasi; dan d. pertanggungjawaban dan pelaporan. Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk: a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Perpustakaan Nasional

T.E.U.

Indonesia, Perpustakaan Nasional RI

Nomor

Bentuk

Peraturan Perpustakaan Nasional

Bentuk Singkat

Peraturan Perpusnas

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

23 November 2022

Tanggal Pengundangan

02 Desember 2022

Tanggal Berlaku

02 Desember 2022

Sumber

BN 2022 (1204) : 12 hlm., jdih.perpusnas.go.id

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Perpustakaan Nasional RI

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 358 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Perpusnas Nomor 12 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Bantuan Pemerintah - Perpustakaan Nasional - pedoman
2022
Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 12, BN 2022 (1204) : 12 hlm., jdih.perpusnas.go.id
Peraturan Perpustakaan Nasional TENTANG Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Perpustakaan Nasional
ABSTRAK:	Untuk meningkatkan kegemaran membaca dan literasi masyarakat, Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dengan memberikan bantuan pemerintah. Dasar hukum Peraturan Perpusnas ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2007; UU Nomor 24 Tahun 2014; Keppres Nomor 103 Tahun 2001; dan Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2020. Peraturan Perpusnas ini mengatur tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Perpustakaan Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Perpustakaan Nasional ini bertujuan untuk tertib pelaksanaan dalam penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Perpustakaan Nasional secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ruang lingkup Peraturan Perpustakaan Nasional ini meliputi: a. jenis, bentuk, dan penerima Bantuan Pemerintah; b. mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah; c. pemantauan dan evaluasi; dan d. pertanggungjawaban dan pelaporan. Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk: a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa.
CATATAN:	Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022. Lampiran file: 12 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521