Logo
Login

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 38 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Desa Tahun Anggaran 2022

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kampar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 5) diubah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Desa Tahun Anggaran 2022
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Kampar
Nomor
38
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Bangkinang
Tanggal Penetapan
03 November 2022
Tanggal Pengundangan
03 November 2022
Tanggal Berlaku
03 November 2022
Sumber
BD. 2022/No. 38
Subjek
DANA DESA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Kampar
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 79 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup-no-38-tahun-2022-jdih-1672112677.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Mengubah sebagian :
  1. PERBUP Kab. Kampar No. 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan