Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2020

Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Secara Online

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Pembayaran dan penyetoran BPHTB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah BPHTB yang dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang merupakan salah satu jenis pajak dengan sistem selft assessment. 2. Pemungutan BPHTB dilaksanakan secara sistem online dengan menggunakan sistem aplikasi E-BPHTB yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Secara Online

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pangkalan Bun

Tanggal Penetapan

17 April 2020

Tanggal Pengundangan

17 April 2020

Tanggal Berlaku

17 April 2020

Sumber

BD.2020/NO.24

Subjek

PNBP / PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 75 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kobar No. 24 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

bphtb

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2020/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Secara Online

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, tata cara pembayaran dan penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 13 Tahun Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
1. Pembayaran dan penyetoran BPHTB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah BPHTB yang dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang merupakan salah satu jenis pajak dengan sistem selft assessment. 2. Pemungutan BPHTB dilaksanakan secara sistem online dengan menggunakan sistem aplikasi E-BPHTB yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2020

Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Secara Online

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT