Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2020

Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Perizinan Dan Layanan Publik Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

a. Tata cara KSWPD Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. b. Jenis perizinan dan layanan publik tertentu yang perlu dilakukan KSWPD Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Perizinan Dan Layanan Publik Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pangkalan Bun

Tanggal Penetapan

17 April 2020

Tanggal Pengundangan

17 April 2020

Tanggal Berlaku

17 April 2020

Sumber

BD.2020/NO.23

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 50 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kobar No. 23 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

bphtb

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2020/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Perizinan Dan Layanan Publik Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konflrmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Komfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Funsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
a. Tata cara KSWPD Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. b. Jenis perizinan dan layanan publik tertentu yang perlu dilakukan KSWPD Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2020

Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Perizinan Dan Layanan Publik Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT