Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 48 Tahun 2022

Pedoman Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang: a. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; b. Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; c. Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; d. Pemulihan Pasca Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; e. pembinaan dan pengawasan; f. pendanaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

14 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

16 Desember 2022

Tanggal Berlaku

16 Desember 2022

Sumber

BD.2022/No.50

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 154 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP SERUYAN NO 48 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENANGANAN KONFLIK USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2022/No.50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

ABSTRAK:

bahwa Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dan daerah yang dalam kegiatannya berpotensi terdapat gangguan usaha berupa konflik sehingga diperlukan penanganan secara terpadu dan komprehensif;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengjceta; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Transmigrasi; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan; Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita daerah Provinsi Kali; Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penanganan dan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang: a. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; b. Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; c. Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; d. Pemulihan Pasca Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; e. pembinaan dan pengawasan; f. pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
39 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521