Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2023

Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yaitu: 1. Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah 2. Panitia Masyarakat Hukum Adat 3. Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan 4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa 5. Peran Serta Masyarakat 6. Pendanaan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamuju

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Mamuju

Tanggal Penetapan

11 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

11 Januari 2023

Tanggal Berlaku

11 Januari 2023

Sumber

LD 2023 (2): 13 hlm

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamuju

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 292 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERLINDUNGAN MASYARAKAT - HUKUM ADAT
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2023 (2): 13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
ABSTRAK:	a. bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. bahwa masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Mamuju sebagai sebuah persekutuan hukum sejak dahulu telah terbentuk dengan susunan asli dengan seperangkat nilai, norma dan hukum adatnya yang telah dipraktekkan sejak turun temurun, dipatuhi, dan ditaati, serta merupakan kenyataan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia; c. bahwa pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dalam peraturan perundang-undangan masih belum optimal dan belum menampung dinamika perkembangan masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Mamuju; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 52 Tahun 2014; Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yaitu: 1. Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah 2. Panitia Masyarakat Hukum Adat 3. Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan 4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa 5. Peran Serta Masyarakat 6. Pendanaan
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023. 13 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2023

Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT