Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2008

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan Badan Layanan Umum Daerah; Persyaratan, Penetapan, dan Pencabutan PPK-BLUD; Kelembagaan; Standar Pelayanan dan Tarif Layanan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Kepegawaian; Remunerasi; Pendapatan dan Biaya BLUD; Perencanaan dan Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; AKuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban; Evaluasi dan Penilaian Kinerja; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

24 Maret 2008

Tanggal Pengundangan

24 Maret 2008

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2008/NO.8

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 2034 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub DIY No. 8 Tahun 2008 ttg Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BD.2008/NO.8
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:	a. bahw a dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya pengaturan yang fleksibel dalam pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pada prinsip ekonomi, produktifitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat dengan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; b. bahw a untuk pengaturan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahw a ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum Daerah akan diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur; c. bahw a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimew a Yogyakarta tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta. Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK 02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK 02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK 02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PA N/1/2007 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 17.1 Tahun 2007; Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan Badan Layanan Umum Daerah; Persyaratan, Penetapan, dan Pencabutan PPK-BLUD; Kelembagaan; Standar Pelayanan dan Tarif Layanan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Kepegawaian; Remunerasi; Pendapatan dan Biaya BLUD; Perencanaan dan Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; AKuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban; Evaluasi dan Penilaian Kinerja; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 41 HLM; Lampiran: 9 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521