Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2021

Tipologi Pos Lintas Batas Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I. Ketentuan Umum Bab II. Fungsi dan Jenis Pos Lintas Batas Negara Bab III. Zona Pos Lintas Batas Negara Bab IV. Tipe dan Kriteria Pos Lintas Batas Negara Bab V. Sarana dan Prasarana Pos Lintas Batas Negara Bab VI. Penetapan Tipe Pos Lintas Batas Negara Bab VII. Evaluasi Bab VIII. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara

T.E.U.

Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Nomor

Bentuk

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Bentuk Singkat

Peraturan BNPP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

04 Januari 2021

Tanggal Pengundangan

13 Januari 2021

Tanggal Berlaku

13 Januari 2021

Sumber

BN 2021 (14) : 15 hlm

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Bidang

HUKUM INTERNASIONAL

Halaman ini telah diakses 492 kali

FILE-FILE PERATURAN

peraturan-bnpp-no-1-tahun-2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pos-lintas-batas-negara

2021

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan NO. 1, BN 2021 (14) : 15 hlm

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan sistem pengawasan dan pelayanan lintas batas negara yang efektif, efisien, tertib, nyaman, dan aman sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan kebutuhan, perlu diatur tipologi pos lintas batas negara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 4661, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79); 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 886); 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1203);
Bab I. Ketentuan Umum Bab II. Fungsi dan Jenis Pos Lintas Batas Negara Bab III. Zona Pos Lintas Batas Negara Bab IV. Tipe dan Kriteria Pos Lintas Batas Negara Bab V. Sarana dan Prasarana Pos Lintas Batas Negara Bab VI. Penetapan Tipe Pos Lintas Batas Negara Bab VII. Evaluasi Bab VIII. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2021.
15 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521