Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 47 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.071.543.778.686,00 bertambah sebesar Rp1.034.276.043,00 sehingga menjadi Rp2.072.578.054.729,00 dengan rincian

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 47 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sampang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Sampang

Tanggal Penetapan

28 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

28 Maret 2022

Tanggal Berlaku

28 Maret 2022

Sumber

BD Kab. Sampang Tahun 2022 No. 47

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sampang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 44 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_NO_47_TAHUN_2022_TENTANG_PERUBAHAN__ATAS_PE.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penjabaran APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Kab. Sampang Tahun 2022 No. 47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai penggunaan, besaran pagu kegiatan dan rincian komponen kegiatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap penganggaran program/kegiatan pada Dinas Pendikan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah; b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pemetaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan tanggal 28 Oktober 2021 yang dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan telah disepakati pemetaan ulang menu rincian kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap penganggaran program/kegiatan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanaj Daerah; c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai penggunaan, besaran biaya dan rincian komponen kegiatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap penganggaran program/kegiatan SKPD yang bersumber dari DAK Nonfisik dimaksud, dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022, terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai penggunaan, besaran biaya dan rincian komponen kegiatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap penganggaran program/kegiatan SKPD yang bersumber dari DAK Nonfisik dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap penganggaran program/kegiatan SKPD yang bersumber dari DBHCHT, dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah; f. bahwa suhubungan dengan kedatangan pelaku perjalanan internasional yang berasal dari Pekerja Migran Indonesia dari luar negeri, Pemerintah Daerah harus menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja Pemulangan Pekerja Migran Indonesia sesuai ketentuan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemi COVID 19, sehingga perlu mereformulasi dari Belanja Tidak Terduga ke Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah; g. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal anggaran belum tersedia atau belum tercukupi maka penggunaan Belanja Tidak Terduga atau pendanaan yang berasal dari penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD yang membidangi dan akan menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah; h. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 412.2/207/112.3/2022 dan Nomor 045.2/2277/102.1/ 2022 Perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan penambahan pendapatan dan belanja daerah dituangkan dalam Perubahan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah; i. bahwa memperhatikan capaian realisasi program/kegiatan SKPD dan penyediaan kebutuhan belanja mendesak serta belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama pada SKPD yang berkenaan; j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.071.543.778.686,00 bertambah sebesar Rp1.034.276.043,00 sehingga menjadi Rp2.072.578.054.729,00 dengan rincian

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
mengubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2021
jumlah 9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 47 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT