Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 12 Tahun 2015

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN; BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD; BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK; BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK; BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK; BAB VII PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK; BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK; BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF; BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

06 Juli 2015

Tanggal Pengundangan

08 Desember 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/No.129

Subjek

PARTAI POLITIK DAN PEMILU

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 620 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 12 Th 2015 ttg Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PARTAI POLITIK
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2015/No.129
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Partai Politik dan penguatan kelembagaan serta peningkatan peran dan fungsi Partai Politik di Kabupaten Lamandau, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik. untuk memberikan bantuan keuangan tersebut diperlukan payung hukum dan landasan hukum yang mengatur pengalokasian anggaran bantuan keuangan kepada partai Politik sehingga dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN; BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD; BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK; BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK; BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK; BAB VII PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK; BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK; BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF; BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521